Pelajarwajo.com | Jakarta – Kerumunan mahasiswa sekali lagi berkumpul di Gedung DPR pada hari Selasa (9/9/2025), mendesak pemerintah dan parlemen untuk melaksanakan 17+8 butir tuntutan rakyat.
Tuntutan Rakyat Hanya Dipenuhi Sebagian
Berdasarkan laporan dari detikNews, massa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan UIN Jakarta tiba di lokasi sekitar pukul 14.34 WIB, membentangkan spanduk bertuliskan ‘Menangkan Tuntutan Rakyat’.
“Aksi kami hari ini bertajuk ‘Rakyat Tagih Janji’. Kami datang untuk menagih janji yang terangkum dalam 17+8 tuntutan. Tuntutan ini sebenarnya sudah diterima oleh pemerintah dan anggota Dewan. Ini merupakan tuntutan kolektif dari masyarakat luas—dari influencer, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Kami meminta agar semua butir ini segera diselesaikan, segera direalisasikan,” ujar mahasiswa UI, Diallo Hujanbiru, di depan Gedung DPR, mengutip pernyataan yang disiarkan oleh detikNews, Selasa (9/9/2025).
Sebelumnya, aliansi berbagai elemen masyarakat telah menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Tujuh belas poin pertama diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, tepatnya pada 5 September, sementara delapan tuntutan lainnya ditetapkan untuk jangka panjang, hingga 31 Agustus 2026.
Mahasiswa UI melakukan kajian mendalam untuk mendorong implementasi 17+8 tuntutan ini. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa tuntutan rakyat tidak sepenuhnya diindahkan setelah melewati batas waktu (5 September), mengindikasikan bahwa pemerintah belum serius dalam mengelola aspirasi publik, dan masyarakat masih merasa jauh dari kata puas.
Hasilnya amat mengecewakan. Hanya 3 butir tuntutan yang benar-benar tercapai, 10 poin lain sebatas janji awal, 4 poin justru mengalami kemunduran, dan 8 poin sisanya sama sekali tak dihiraukan. Kenyataan ini membuktikan bahwa pemerintah gagal memenuhi standar minimal yang diharapkan oleh rakyat.
Berikut Adalah Rincian 17+8 Tuntutan Rakyat
Daftar 17+8 tuntutan rakyat, yang pertama kali disuarakan di media sosial, disusun oleh influencer matematika Jerome Polin bersama rekan-rekan influencer lainnya seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati.
Tuntutan ini juga merupakan rangkuman dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), serta pernyataan sikap dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
17 Tuntutan Rakyat yang Mendesak (dalam 1 Minggu)
- Pengembalian TNI ke Fungsi Militer: TNI diminta untuk kembali ke barak dan tidak terlibat dalam urusan keamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap para demonstran.
- Pembentukan Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut secara transparan kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025.
- Pembekuan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan semua fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup untuk anggota DPR.
- Publikasi Anggaran DPR Secara Terbuka: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan berbagai fasilitas yang diterima oleh anggota DPR.
- Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Mendorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang terlibat masalah.
- Sanksi Tegas bagi Anggota DPR yang Tidak Etis: Pecat atau berikan sanksi berat kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen Partai Politik: Partai politik harus secara terbuka menyatakan keberpihakannya pada rakyat di tengah krisis.
- Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Bebaskan Demonstran: Lepaskan semua demonstran yang ditahan selama aksi.
- Hentikan Kekerasan Polisi: Polri harus mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
- Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
- Kembali ke Barak Segera: Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
- Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen TNI: TNI harus berjanji untuk tidak memasuki ruang sipil selama masa krisis demokrasi.
- Pastikan Upah Layak: Jamin upah layak untuk semua pekerja (termasuk, namun tidak terbatas pada, guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek daring) di seluruh Indonesia.
- Cegah PHK Massal: Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Dialog dengan Serikat Buruh: Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem alih daya (outsourcing).
8 Tuntutan Jangka Panjang (dalam 1 Tahun)
- Bersihkan dan Reformasi DPR: Lakukan reformasi besar-besaran terhadap DPR.
- Reformasi Partai Politik: Perkuat pengawasan terhadap eksekutif dan reformasi partai politik.
- Susun Rencana Reformasi Pajak: Rancang rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: Legalisasi dan laksanakan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi Sistem Kepolisian: Lakukan reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI Kembali ke Barak Tanpa Pengecualian: Pastikan TNI kembali ke barak tanpa ada pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM: Tingkatkan peran Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
- Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi: Evaluasi kembali kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
sumber: detik.com
